Rakyat Jember Segel Gedung DPRD

Jember  - Beberapa aktivis Indonesia Bureaucracy Watch (IBW) menyegel gedung DPRD Jember dengan plastik kuning mirip segel kepolisian, Selasa (4/1/2011). Segel itu bertuliskan 'IBW Line'.

Aktivis IBW yang dipimpin Sudarsono ini juga menempelkan kertas putih bertuliskan 'Stop Dilarang Masuk Bagi Pemboikot APBD'. Aksi ini merupakan respons atas gagalnya rapat Badan Musyawarah DPRD Jember untuk ketiga kalinya hari ini. Rapat Bamus sedianya mengagendakan penjadwalan pembahasan RAPBD 2011. Selain menyegel gedung DPRD, sebuah mobil dinas anggota Dewan juga kena segel.

"Kalau mau masuk hanya untuk memboikot, ngapain? Kalau masuk hanya untuk mengambil bayaran (gaji), itu lebih menyakitkan," kata Sudarsono.

Sudarsono menyesalkan ulah 14 anggota Bamus yang selalu absen dalam rapat. Akibat absennya mereka, rapat untuk menjadwalkan pembahasan Rencana APBD 2011 selalu gagal. RAPBD 2011 pun tak juga dibahas hingga lewat tahun 2010.

Keempat belas anggota DPRD Jember ini adalah bagian dari 29 anggota Dewan yang memosi tidak percaya empat pimpinan DPRD Jember. Empat pimpinan DPRD Jember telah membuat kesepakatan dengan gubernur untuk menunjuk Teddy Zarkasih sebagai penjabat bupati Jember.

Padahal, secara kelembagaan, di DPRD Jember tidak pernah ada rapat yang membicarakan pertimbangan nama penjabat bupati yang bakal diusulkan, menyusul penonaktifan Bupati Djalal dan Wabup Kusen karena berstatus terdakwa dalam perkara korupsi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember Yantit Budi Hartono menyebut, terhentinya pembahasan Rencana APBD 2011 sebagai tanggungjawab pimpinan Dewan.

"Kenapa masalah mosi tidak percaya tidak diselesaikan dahulu? Seharusnya pimpinan menanggapi surat mosi tidak percaya ini. Namanya sudah dimosi tidak percaya, masa pimpinan malah mengirimkan undangan untuk rapat Badan Musyawarah," kata Yantit.

Sudarsono menyerukan, agar institusi DPRD tidak dibuat ajang akrobatik politik. Ia menyebut, 29 anggota DPRD Jember yang membuat mosi tidak percaya tidak memiliki sifat kenegarawanan. "Kalau soal mosi tidak percaya itu bisa nanti. Tapi jangan korbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pembahasan APBD 2011," kata Sudarsono. [BJT]